Tekanan Udara Kabin Terganggu, Pilot Batavia Putuskan RTB

(Jakarta 8/2/2010) Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan menegaskan sikap pilot Batavia Air nomor penerbangan 7P-343 tujuan Jakarta-Surabaya-Ambon,yang memutuskan terbang kembali (return to base/RTB) ke bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Banten, Senin (8/2) pagi perlu diapresiasi.  Pilot pesawat Batavia Air itu sendiri memutuskan RTB, setelah dirinya mengatahui adanya gangguan pada tekanan udara (system pressurized) di dalam kabin yang sempat membuat kantung udara keluar dari tempatnya.

Menurut Bambang, apa yang dilakukan sang pilot merupakan prosedur keselamatan penerbangan yang harus selalu dijaga oleh para penerbang. ”Kalau dilihat dari segi bisnis, mungkin itu merugikan perusahaan. Tapi kalau dari sisi keselamatan, itu memang harus dilakukan. Pilot sudah melakukan hal yang baik. Dia menjalankan prosedur yang benar. Masalah pada teknologi itu pasti ada, yaitu kondisi di mana muncul kendala-kendala teknis seperti itu. Dan, ini adalah hal yang biasa,” ujarnya.

Menurut informasi yang dirilis pengelola Bandara Soekarno-Hatta, pesawat yang mengalami insiden tersebut adalah pesawat Batavia Air jenis Boeing 737-200 yang bernomor registrasi PK-YVP. Pesawat tersebut melakukan take off tepat pukul 06.19 dengan tujuan penerbangan Surabaya dan berlanjut ke Ambon.

”Tetapi, karena alasan teknis, pesawat yang membawa 113 penumpang berikut kru itu melakukan RTB. Pesawat yang dipiloti Capt. Setyoadi Budi itu landing dengan aman selamat pukul 06.49 WIB,” jelas Karpul, Duty Manager PT Angkasa Pura II, Bandara Soekarno-Hatta, saat dihubungi.

Karpul menambahkan, usai melakukan pendaratan karena alasan darurat tersebut, para penumpang langsung dialihkan oleh pihak manajemen Batavia Air ke pesawat pengganti berjenis sama, yaitu Boeing 737-200 beregistrasi PK-YVO. ”Tidak ada penumpang yang membatalkan penerbangan. Semua langsung diterbangkan kembali dengan pesawat pengganti itu, dan take off pukul 08.45 WIB,” imbuhnya.

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara Perusahaan Batavia Air Edy Haryanto menambahkan, permasalahan teknis yang dialami pesawatnya adalah kerusakan yang  terjadi pada sistem tekanan udara pada kabin. Kondisi tersebut sempat membuat kantung-kantung oksigen di dalam pesawat keluar dari tempatnya.

”Pilot memutuskan RTB karena alasan keselamatan penerbangan. Sesuai prosedur, RTB memang harus dilakukan pada kondisi-kondisi darurat semacam itu. Alhamdulillah, pendaratan dapat dilakukan sempurna, dan kami langsung mengganti pesawat sehingga penumpang tidak perlu menunggu pesawat selesai diperbaiki,” jelas Edy.

Namun, Edy mengklarifikasi keterangan yang disampaikan Duty Manager PT Angkasa Pura II, Bandara Soekarno-Hatta, Karpul, tentang jenis pesasat. Menurut Edy, jenis pesawat yang mengalami insiden maupun pesawat pengganti bukanlah Boeing 737-200. ”Tetapi Boeing 737 series. Itu artinya seri 300 atau 400. Untuk rute penerbangan Jakarta, kami hampir tidak pernah menggunakan yang seri 200, karena base-nya di Surabaya,” paparnya.

Saat ini, Edy menambahkan, pihaknya hanya memiliki 2 unit pesawat berjenis Boeing 737-200 tersebut. Keduanya dialokasikan untuk melani rute penerbangan di Luwuk, Sulawesi Tengah, dan Waingapu, Nusa Tenggara Timur, yang berlandasan pacu pendek. (DIP)

KONTRAK PENDANAAN PSO - IMO DAN TAC DI MASA DEPAN PERLU DIPISAHKAN

(Jakarta, 8/2/2010) Dalam rangka transparansi, di masa depan perlu adanya pembukuan khusus untuk Public Service Obligation (PSO) dan pemisahan kontrak pendanaan antara PSO, Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) dan Track Access Charge (TAC) dalam penyelenggaran transportasi Kereta Api. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Freddy Numberi dalam rapat kerja dengan komisi V DPR di Jakarta Senin, 8 februari 2010.

“Dengan begitu diharapkan masing – masing memiliki aliran dana yang dapat digunakan sesuai fungsi dengan didukung oleh perencanaan yang matang serta kesiapan lembaga dan peraturan, " ujarnya.

PSO merupakan kebijakan Pemerintah yang bertujuan menyediakan jasa transportasi yang terjangkau bagi masyarakat yang kurang mampu melalui pemberian subsidi. Dalam moda Transportasi Kereta Api, PSO bertujuan menyediakan Kereta Api kelas Ekonomi bagi masyarakat kurang mampu.

Sementara itu, Menhub juga memaparkan bahwa penggunaan PSO untuk PT. PELNI telah berjalan cukup efektif. “Hal ini terbukti dengan hasil evaluasi dan verifikasi yang rutin dilakukan terhadap pelaksanaan PSO pada PT. PELNI, ” jelas Menhub.

Hasil evaluasi dan verifikasi yang rutin itu antara lain meliputi : kemudahan penumpang untuk mendapatkan tiket;  keselamatan, kebersihan, ketertiban dan kenyamanan para penumpang; tersedianya makanan sesuai standar kesehatan; kebutuhan air tawar selama pelayaran; dan tersedianya ruangan dan perlengkapan medis bagi penumpang dan awak kapal. (RDH)

MENHUB : PINJAMAN LUAR NEGERI HANYA UNTUK PROYEK BERSKALA PRIORITAS TINGGI

(Jakarta, 08/02/10) Penggunaan Pinjaman Luar Negeri (PLN) untuk mendanai proyek – proyek transportasi saat ini dan yang akan datang harus tetap memenuhi skala prioritas tinggi, mempunyai dampak positif pada masyarakat secara umum, dan tetap dilakukan monitoring yang ketat dengan berkoordinasi bersama instansi terkait. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Freddy Numberi dalam sambutan pada Rapat Kerja dengan Komisi V DPR-RI di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta hari Senin (08/02).

“Pemerintah menyadari sumber pendapatan dalam negeri belum memadai untuk membiayai kebutuhan pembangunan tidak terkecuali untuk sektor transportasi. Untuk menutupi kekurangan atau keterbatasan sumber sumber dana, pemerintah perlu mencari alternatif pendanaan salah satunya berasal dari dana pinjaman luar negeri, papar Menhub.

Selanjutnya Menhub juga menjelaskan bahwa terkait dengan penyusunan anggaran Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), jajaran Kementerian Perhubungan telah menetapkan langkah-langkah sesuai dengan PP No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. Langkah-langkah tersebut yaitu menetapkan rencana kebutuhan PLN selama 5 (lima) tahun berdasarkan skala prioritas bidang pembangunan yang dapat dibiayai PLN; penyusunan rencana kebutuhan pinjaman luar negeri dan prioritas bidang pembangunan berdasarkan RPJM; untuk kegiatan Kementerian Negara/Lembaga sekurang-kurangnya meliputi kerangka acuan kerja, Project Digest, Daftar Isian Pengusulan Kegiatan (DIPK), Dokumen Studi Kelayakan Kegiatan (DSKK); mempertimbangkan kebutuhan riil pembiayaan luar negeri, kemampuan membayar kembali, batas maksimum kumulatif pinjaman, dan kemampuan penyerapan pinjaman serta risiko pinjaman.

Proyek – proyek Kementerian Perhubungan yang dibiayai PHLN tahun anggaran 2009 dan sedang berjalan (on going project) diantaranya adalah Pembangunan Substasion Depo Depok dengan kapasitas 2 x 3000 KVA yang saat ini sedang dilaksanakan koordinasi dengan JICA terkait dengan addendum kontrak; konstruksi pembangunan MRT yang akan dilaksanakan setelah selesainya pekerjaan desain, (basic design baru ditandatangani pada tanggal 12 Okober 2009 dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 14 bulan); pembangunan konstruksi jalur ganda Kroya-Kutuarjo yang akan dimulai setelah penyelesaian detail design; urgent development Tanjung Priok Port sedang memasuki tahap penentuan pemenang konsultan dan pada saat ini masih dalam proses rekomendasi dari JICA.

Sementara itu proyek-proyek yang diarahkan pendanaannya dari PHLN berdasarkan Blue Book 2006 – 2009 namun belum ada indikasi pendanaan diantaranya adalah pembangunan retrofit kapal KPLP; Improvement Development Aids to Navigation dan pembangunan jalur rel di Aceh. (ARI)
 

Travira Air Dihapus Dari Daftar Rekomendasi Pencabutan Larangan Terbang UE

(Jakarta, 5/2/2010) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan untuk menghapus Travira Air dari daftar maskapai yang akan diberikan rekomendasi pencabutan larangan terbangnya ke Uni Eropa. Alasannya, maskapai tersebut belum mencukupi standar yang ditetapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

 
”Kemungkinan hanya ada tiga maskapai yang kita ajukan kepada otoritas penerbangan Eropa,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bakti S Gumay saat dihubungi, Kamis (4/2). Ketiga maskapai itu adalah Lion Air, Batavia Air, dan Indonesia AirAsia.
 

Herry memaparkan, standar yang belum dipenuhi Travira Air tersebut adalah persyaratan yang termuat dalam ANNEX 6 International Civil Aviation Organization (ICAO) dan Civil Aviation Safety Regulation (CASR) 121 dan 135. Sesuai ketentuan itu, pesawat Travira harus dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan modern seperti pintu tahan peluru (bulletproof cockpit door), alat sensor anti tabrakan pesawat (TCAS), pendeteksi cuaca dan ketinggian (GPWS), Ground Proximity Warning System (GPWS), alat sensor pegunungan, serta sejumlah kelengkapan lainnya.

 
”Travira, juga 22 maskapai lain memang sudah punya resertifikasi Air Operator Certificate (AOC) sesuai Undang-Undang yang baru. Tetapi itu belum cukup. Dia harus memenuhi juga persyaratan sistem keselamatan seperti yang disebutkan ANNEX 6 ICAO serta CASR 121 dan 135,” tegas Herry Bakti.

 
Herry menambahkan, persyaratan dalam ketentuan internasional itu telah dimiliki tiga kandidat lain. Sebagai contoh,  Lion Air saat ini mengoperasikan pesawat baru jenis Boeing 737-900ER yang telah mengadopsi seluruh persyaratan sistem keselamatan tersebut. Demikian pula halnya Indonesia AirAsia yang mengoperasikan Airbus.

 
"Akhir bulan Januari kemarin, Kemenhub sudah menggelar teleconference dengan otoritas penerbangan Uni Eropa. Ini agenda rutin yang kami lakukan, untuk mengevaluasi pencabutan larangan terbang yang sudah diberikan untuk empat maskapai Indonesia," kata Herry.

 
Seperti diketahui, Juli 2009 lalu otoritas penerbangan Uni Eropa telah mencabut larangan terbang bagi Garuda Indonesia, Mandala Airlines, Premi Air, dan Air Fast Indonesia. Namun, tercatat baru Garuda Indonesia yang sudah pasti memanfaatkan izin tersebut untuk membuka rute penerbangan ke Amsterdam, Belanda mulai 1 Juni 2010. (DIP)

BRT DIYAKINI BISA ANTISIPASI ANCAMAN KEMACETAN TOTAL

(Jakarta,3/2/2010) Ancaman akan terjadinya kemacetan di kota-kota besar di Indonesia, menyusul tingginya populasi kendaraan pribadi setiap tahun, tidak akan benar-benar terjadi jika terobosan manajemen pengelolaan sistem transportasi yang baik bisa dilakukan. Salah satunya adalah menyiapkan angkutan massal yang dapat diandalkan dan mampu menekan pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi di jalan raya.
 
"Kemacetan total di kota-kota besar seperti di Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, atau Semarang, seperti yang terjadi di Jabodetabek saat ini, memang akan terjadi kalau kita do nothing (tidak berbuat apa-apa). Karena itu, sesuai amanat UU (UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), kita harus sediakan angkutan umum. Untuk kota-kota yang tidak memiliki jalur kereta api, angkutan umum berbasis bus adalah yang paling tepat. BRT (Bus Rapid Transit) jawabannya,” ungkap Wamenhub di Jakarta, Rabu (3/2).
 
Pernyataan tersebut dilontarkan Wamenhub sebagai tanggapan atas prediksi sebuah lembaga pemerhati transportasi di Jakarta, yang menyatakan bahwa pada kurun 2015 hingga 2025 mendatang, kelima kota besar itu akan sama seperti Jabodetabek saat ini jika pemerintah tidak membuat kebijakan yang signifikan di sektor angkutan umum.
 
”Tetapi kita (pemerintah) tidak akan diam,” tegas Wamenhub lagi.
 
Saat ini, jelasnya, Kementerian Perhubungan sedang membuat cetak biru seluruh transportasi, termasuk untuk moda angkutan darat yang terkonsentrasi pada pemaksimalan angkutan perkotaan. Terkait hal ini, Kementerian Perhubungan akan mengundang Kementerian Pekerjaan Umum untuk membahas ruas jalan nasional mana saja yang bisa digunakan untuk proyek BRT.
 
"Akan dilakukan harmonisasi apakah jalan nasional bisa digunakan untuk busway. Karena menurut kami, mix line (penggabungan ruas jalan) bisa dilakukan di beberapa ruas jalan nasional. Seperti misalnya di Jogjakarta yang tidak memerlukan jalur khusus. Tapi untuk proyek BRT yang baru, akan diupayakan membuat jalur tersendiri. Proyek ini penting untuk mengatasi kemacetan, khususnya untuk daerah yang tidak punya infrastruktur kereta api. Sementara untuk yang sudah punya, kita akan tingkatkan intermodanya," jelasnya.
 
Pemberian Bus Bantuan untuk Stimulan
 
Kemudian, menanggapi kritikan yang juga disampaikan lembaga yang sama terkait pemberian bantuan bus operasional ke sejumlah pemerintah daerah akhir pekan lalu, Wamenhub mengatakan bahwa pemberian bus tersebut adalah untuk menstimulasi pemerintah daerah dalam merealisasikan angkutan perkotaan yang memadai.
 
”Pemberian bus begitu saja memang tidak mendidik. Tetapi bus bantuan ini untuk menstimulan. Kita minta komitmen pemerintah daerah untuk mengembangkannya. Karena itu, saya sudah meminta Ditjen Perhubungan Darat untuk mengevaluasi penggunaannya secara berkala, dan bikin raport tahunan. Mana yang tidak mengembangkan, akan kita hentikan,” jelasnya.
 
Menurutnya, saat ini sudah ada sejumlah kepala daerah yang telah menyatakan komitmen untuk meneruskan dan mengembangkan bantuan yang diberi itu. ”Salah satunya Walikota Solo. Dia kita kasih lima unit, janji akan kembangkan jadi 20 unit. Ini bagus, sesuai dengan apa yang kita harapkan,mudah-mudahan bisa terealisasi,” pungkas Wamenhub.
 
Terpisah, Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Elly Sinaga menargetkan program BRT bisa dilaksanakan mulai tahun ini. "Kalau dihitung, biaya pembangunan jalur KA untuk setiap kilometer mencapai Rp1 triliun. Biaya itu bisa untuk membangun 100 km jalur BRT. Kami sedang persiapkan peraturan pemerintah agar setiap kota besar memiliki BRT," kata Elly.
 
Melalui peraturan pemerintah itu, Kementerian Perhubungan mengupayakan agar jalur khusus BRT bisa dikategorikan sebagai jalan nasional sehingga dana pembangunan bisa diambil dari dana Kementerian PU.
 
Kementerian Perhubungan berencana membangun jalur BRT di kota yang memiliki jumlah penduduk minimal 500.000 jiwa. Sehingga bisa menekan ongkos transportasi dari sekitar 30 persen menjadi 15 persen dari penghasilan per bulan.
 
"Seperti yang terjadi di Surabaya saat ini. Pemprov Jawa Timur sudah membangun jalur khusus BRT dengan dana sendiri, tetapi oleh PU tidak diizinkan untuk digunakan karena dinilai mengganggu jalan arteri di sebelahnya," paparnya (DIP)

PENGAMBILAN KEBIJAKAN SEKTOR TRANSPORTASI BUTUH PARADIGMA BARU

(Jakarta, 3/2/10) Sektor transportasi nasional membutuhkan paradigma baru, di mana proses pengambilan kebijakan harus melibatkan peran serta aktif anggota masyarakat. Hal ini bertujuan agar proses pengimplementasian kebijakan di lapangan berjalan lancar serta dan tidak mendapatkan penentangan.

”Setiap kebijakan yang dihasilkan harus dikonsultasikan kepada publik. Jadi, harus dipastikan masyarakat mendapatkan akses informasi atas kebijakan transportasi kita," jelas Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono saat membuka workshop bertajuk 'Transportations Safety Awareness' di Hotel Manhattan, Jakarta, Rabu (3/2).

Sebagai contoh, imbuh Wamenhub, apa pun rumusan keselamatan transportasi yang dihasilkan dalam workshop yang merupakan hasil kerja sama antara Indonesian Transport Safety Assistance Package (ITSAP) dan Kementerian Perhubungan tersebut harus dikomunikasikan kepada masyarakat.

Menurut Wamenhub, transportasi adalah wajah sosial yang mencerminkan kondisi suatu bangsa. Seluruh aktivitas transportasi yang terjadi sendiri merupakan turunan langsung dari aktivitas sosial ekonomi masyarakat. ”Karena itu dimensi sosial menjadi sangat vital dalam menyelesaikan masalah transportasi. Masalah transportasi tidak hanya cukup dengan menyertakan dimensi teknis saja,” tegas Wamenhub.

Penyertaan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan sebuah kebijakan di sektor transportasi, lanjutnya, harus dilakukan Kementerian Perhubungan ke depan dengan mengedepankan aspek-aspek sosial. ”Fenomena perubahan dari tatanan pemerintahan yang otoriteritarianisme kepada tatanan yang demokratis saat ini, juga berimbas pada sistem transportasi. Kepada kawan-kawan di Kementerian Perhubungan, saya meminta kita untuk lebih membuka diri dengan melihat pendapat-pendapat tentang transportasi dari luar agar bisa membuat kebijakan yang pro-masyarakat. Keterbukaan informasi, itu yang dibutuhkan masyarakat saat ini,” jelas Wamenhub.

Indonesian Transport Safety Assistance Package adalah program kerjasama keselamatan transportasi hasil kerja sama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia melalui Kemenhub. "Proyek ini kerjasama ini sudah berjalan sejak 2007. Ada berbagai macam strategi perencanaan keselamatan yang kami rumuskan bersama Kemenhub setiap tahunnya," kata Direktur ITSAP David Ramsey, dalam sambutannya.

Strategi perencanaan keselamatan yang dirumuskan bersama itu meliputi sektor moda transportasi laut, penerbangan, maupun transportasi darat. Banyak pihak dilibatkan dalam merumuskan strategi keselamatan transportasi, seperti Civil Aviation Safety Authority Australia, Australia SafetyTransportation Bureau, KNKT, dan Basarnas. ”Untuk kali ini, kali melibatkan Pusat Komunikasi Publik Kemenhub untuk mempublikasikan pesan keselamatan ke seluruh Indonesia,” pungkas David.

Kepala Puskom Publik Bambang S Ervan menambahkan, pesan keselamatan yang selama ini disebarkan memang masih belum mendapatkan hasil yang maksimal. ”Output, atau apa saja yang sudah dikerjakan sudah terlihat. Tetapi outcomes-nya, atau hasil dari apa yang sudah dilakukan itu yang belum ada. Misalnya, jembatan penyeberangan orang sudah di bikin, tetapi masih banyak yang menyeberang jalan malah di bawah jembatan dan mengabaikan keselamatan,” paparnya.

”Karena itu, kita akan ubah pola komunikasinya. Akan lebih dikentalkan pendekatan sosial, baik kepada masyarakat maupun aparat Perhubungan. Karena kalau pendekatan teknis saja tidak akan cukup. Jangan sampai mereka abaikan keselamatan itu. Kita ingin masukkan kesadaran-kesadaran itu,” tandas Bambang.

Sebagai nara sumber tamu kegiatan ini adalah Dr. Linda S. Ibrahim Ketua Departemen Sosiologi Universitas Indonesia, yang memberikan materi tentang kerangka konsep pendekatan sosiologi dalam penyusunan kebijakan transportasi. Dalam paparannya Dr. Linda S Ibrahim menguraikan dengan sistematis kompleksitas permasalahan sosial yang mengiringi penyelenggaraan transportasi, dan bagaimana seharusnya menyikapi fenomena tersebut. (DIP)

PENINGKATAN KONEKTIVITAS DIHARAPKAN AKAN MENINGKATKAN PENUMPANG KAPAL LAUT

(Jakarta, 02/02/10) Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono menyatakan bahwa jumlah penumpang kapal laut beberapa tahun belakangan memang mengalami penurunan. Namun Wamenhub berharap tahun depan penumpang kapal laut dapat meningkat seiring dengan meningkatnya konektivitas laut, bertambahnya kapal laut baru, dan pelayanan penyeberangan. Hal tersebut diungkapkan Wamenhub seusai menguji coba Kartu Jakcard di Stasiun Gambir, Jakarta pada hari Selasa (02/02/10).

“Kita sedang menata cetak biru penyeberangan dan tatanan kepelabuhan baru,” jelas Wamenhub. Wamenhub mengatakan bahwa peralihan penumpang dari kapal laut ke pesawat tidak mengalami perubahan terlalu drastis.

Ketika disinggung mengenai bagaimana meningkatkan jumlah penumpang kapal laut, Wamenhub menegaskan kembali bahwa fungsi dari pemerintah dalam perhubungan tidak dilihat dari bagaimana meningkatkan jumlah penumpang pada salah satu moda transportasi namun melayani pergerakan barang dan jasa yang menjadi aktivitas perekonomian. “Ekonomi membutuhkan pergerakan yaitu pergerakan barang dan manusia. Pergerakan barang ada di bottle necking dengan logistik lebih baik, pergerakan manusia dengan faktor demand. Naik turun relatif, tergantung kegiatan ekonomi. Tugas kita meningkatkan pelayanan dengan standar pelayanan tertentu,” Wamenhub menjelaskan. (ARI)

Wamenhub Uji Coba Jakcard

(Jakarta, 02/02/10) Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono melakukan uji coba penggunaan Kartu JakCard di Stasiun Gambir, Jakarta hari Selasa (02/02/10). Wamenhub melakukan uji coba penggunaan Kartu JakCard dengan melakukan perjalanan menggunakan kereta ekspress dari Stasiun Gambir menuju Stasiun Juanda Jakarta kemudian dilanjutkan dengan perjalanan menggunakan Trans Jakarta Busway dari Halte Juanda menuju Halte Gambir II.  Dalam uji coba ini Wamenhub didampingi oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Tundjung Inderawan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso, dan Direktur  Bina Sistem Sarana Transportasi Perkotaan Elly Sinaga.

Kartu Jackard merupakan kartu pintar (smart card) yang dapat diisi ulang dan digunakan terintegrasi pada kereta ekspress dan busway. Saat ini kartu yang beredar sementara berjumlah sekitar 1000 kartu dan dapat digunakan pada Pakuan Express dan dapat digunakan di Stasiun Bogor, Juanda, Kota, Gambir, dan Dukuh Atas. Untuk penggunaan busway dapat digunakan di halte busway koridor busway I, II, dan VI. “ Kartu ini bisa di dapat seharga Rp. 25.000,-  dengan rincian harga kartu Rp. 5.000,- dan deposit Rp. 20.000,-. Jika naik kereta  dan depositnya tidak cukup maka dapat di top up sebesar Rp 20.000,-. Pengisian dapat dilakukan di stasiun busway dengan maksimum pengisian Rp 1 juta,” Elly Sinaga memberi penjelasan. (ARI)

DITJEN PERHUBUNGAN UDARA KELUARKAN ATURAN TRANSIT DAN TRANSFER PENUMPANG

(Jakarta, 2/2/10) Dalam rangka menegakkan faktor keamanan dan keselamatan penerbangan sekaligus meningkatkan pelayanan,  Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SE/02/I/2010 tertanggal 21 Januari 2010 tentang Prosedur Keamanan Penumpang Transit dan Tranfer.

Data yang diperoleh www.dephub.go.id menunjukkan bahwa berdasarkan aturan tersebut bagi penumpang pesawat  transit ataupun transfer  berikut bagasi kabin yang mereka bawa tidak lagi perlu diperiksa ketika turun dari pesawat menuju ruang tunggu atau daerah steril lainnya dengan asumsi bahwa mereka telah diperiksa di bandar udara asal. Begitu pula mereka beserta bagasi kabin yang mereka bawa tidak perlu diperiksa lagi ketika kembali ke pesawat yang mereka tumpangi untuk perjalanan  selanjutnya sepanjang sewaktu mereka transit di bandara tidak keluar dari ruang tunggu/daerah steril lainnya. Apabila sewaktu transit di bandar udara penumpang keluar dari ruang tunggu atau daerah steril lainnya maka mereka wajib mematuhi ketentuan untuk diperiksa ketika mereka akan kembali ke daerah steril seperti halnya calon penumpang non transit lainnya.

Perlakuan terhadap bagasi tercatat (hold baggage) juga diatur dalam ketentuan ini. Semua bagasi tercatat milik penumpang transit dan transfer tidak lagi perlu diperiksa ulang di bandara transit dengan asumsi sudah diperiksa di bandar udara keberangkatan sebelumnya. Bagasi tercatat ini di bandara transit langsung ditangani oleh unit penanganan bagasi di bandar udara tersebut , bisa dari maskapai penerbangan, pengelola bandar udara atau perusahaan ground handling, sesuai mekanisme yang berlaku di bandar udara tersebut.

Ketentuan ini berlaku dalam setiap kondisi normal dan prosedur sebagaimana diatur dalam surat edaran tersebut harus termuat dalam program keamanan maskapai penerbangan ataupun pengelola bandar udara di seluruh Indonesia. (BRD/RY)

KEMENHUB PRIORITASKAN PENGEMBANGAN MODA ANGKUTAN DARAT PADA 2010

(Jakarta, 1/2/2010) Kementerian Perhubungan akan memprioritaskan pengembangan sarana dan prasarana moda angkutan darat pada 2010, dengan fokus utama pada pengadaan angkutan perintis di daerah-daerah terpencil dan perbatasan. Demikian ditegaskan Menteri Perhubungan Freddy Numberi saat menyerahkan 130 unit bus bantuan kepada belasan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta operator angkutan umum PPD, di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (1/2).
 
”Moda angkutan darat itu tidak hanya bus, tetapi juga termasuk angkutan penyeberangan,” jelas Menhub Freddy usai melepas secara simbolis enam unit bus bantuan di halaman kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta Pusat. Menhub menambahkan, pemberian bantuan tersebut merupakan bukti dari komitmen pemerintah untuk menjamin ketersediaan angkutan umum sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang LLAJ No 22 tahun 2009.
 
”Jika dilihat jumlahnya memang terbatas, tetapi kita terus berupaya untuk membantu daerah. Kementerian Perhubungan punya komitmen yang tinggi untuk itu. Dengan payung-payung regulasi yang sudah kita buat, kita akan terus tingkatkan sistem pelayanan transportasi secara merata. Tetapi, itu tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan daerah,” terang Menhub.
 
Untuk merealisasikan program pengembangan angkutan darat tersebut, Menhub menyebutkan, pihaknya mengalokasikan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Kementerian Perhubungan tahun 2010 sebesar Rp 500 miliar dari total Rp 12 triliun yang diajukan untuk keperluan pengembangan dan reviltalisasi seluruh moda, termasuk untuk keperluan peningkatan kualitas SDM perhubungan. "Bukan hanya angkutan darat, untuk udara, laut dan kereta api juga kita alokasikan pada APBNP tahun ini," pungkas Menhub.
 
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso menambahkan, pemberian bus bantuan tersebut merupakan bagian dari strategi pengembangan sarana angkutan umum berbasis transportasi perkotaan yang handal dan berkelanjutan. Di sisi lain juga sebagai jaminan akan adanya kepastian dan keberlangsungan pelayanan angkutan umum dengan penerapan standar pelayanan minimal.
 
Menurut Suroyo, pada kurun 2002-2004, Kementerian Perhubungan menyerahkan sebanyak 417 unit bus sedang yang dipergunakan sebagai angkutan umum di 139 kota/kabupaten serta melalui 29 perguruan tinggi. ”Anggarannya sebesar Rp 87,3 miliar,” jelasnya.
 
Kemudian dilanjutkan pada 2005/2008, kembali diserahkan sebanyak 290 unit bus bagi 158 pemerintah kota/kabupaten dan 25 perguruan tinggi, yang merupakan bagian dari program pengembangan angkutan kota/pelajar dan mahasiswa. Total anggaran yang diserap untuk program ini, jelas Suroyo, Kementerian Perhubungan mengalokasikan dana sebesar Rp 202 miliar. ”Sedangkan untuk 2009 ini, anggarannya Rp 56,4 miliar,” imbuhnya.
 
Dijelaskan Suroyo, penyerahan bantuan bus kali ini ditujukan untuk menstimulasi pemerintah kota/kabupaten dalam mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum seperti yang tersebut dalam Pasal 139 UU 22/2009, yang mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk menjamin ketersediaan angkutan umum melalui pengembangan sistem angkutan transit.
 
”Melalui program ini juga kita upayakan peningkatan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dan pelajar khususnya di daerah-daerah tertinggal yang rendah aksesibilitasnya terhadap pelayanan transportasi dengan menyediakan bus sekolah, serta bus kampus untuk meningkatkan mobilitas  mahasiswa dalam upaya meningkatkan proses belajar mengajar di lingkungan kampus,” paparnya.
 
Terakhir, pemberian bus kepada PT Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD), ditujukan untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum yang terintegrasi dengan pelayanan busway Transjakarta. ”Bus untuk PPD ini akan menjad feeder bagi busway Transjakarta, yang dioperasikan di daerah-daerah penyangga ibu kota,” pungkasnya.
 
Dari total 130 bus bantuan yang diserahkan tersebut, sebanyak 36 unit bus sekolah ukuran sedang di antaranya dialokasikan untuk keperluan angkutan pelajar bagi 19 kota dan kabupaten. Kemudian 30 unit bus berukuran sedang lainnya, diberikan kepada 16 pemerintah daerah kota/kabupaten untuk pengembangan angkutan umum di wilayah perkotaan.
 
”Untuk perguruan tinggi, ada empat unit bus bantuan yang kita berikan. Yaitu untuk IAIN Raden Fatah Palembang (Sumsel), Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Sebelas Maret (Jateng), dan Balai Diklat Bali. Semuanya masing-masing satu unit,” lanjut Suroyo.
 
Selain itu, diserahkan pula sebanyak 45 unit bus untuk bus sistem transit, diberikan kepada Pemerintah Kota Palembang sebanyak 15 unit (5 bus besar AC dan 10 bus sedang AC), Pemerintah Kota Surakarta (15 bus sedang AC), dan Pemerintah Kota Gorrontalo (15 bus sedang AC). Selanjutnya, sebanyak 15 unit bus besar lainnya diserahkan kepada Perum PPD untuk dioperasikan sebagai bus pengumpang (feeder) Transjakarta. (DIP)

MENHUB : PROGRAM 100 HARI DASAR BAGI PELAYANAN YANG LEBIH BAIK

(Jakarta, 1/2/2010) Menteri Perhubungan Freddy Numberi menegaskan bahwa pelaksanaan program 100 hari Kementerian Perhubungan dilakukan guna meletakkan dasar-dasar bagi pelayanan transportasi yang lebih baik ke depan. “Saya bersyukur sebelumnya pembangunan transportasi (sejauh ini) sudah berjalan,  yang masih perlu dilakukan adalah bagaimana agar pelayanan dapat terus meningkat,” jelas Menhub.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Minggu petang 31/1/2010 pada saat acara talkhsow berita yang diselenggarakan Stasiun Televisi TV One di Stasiun kereta Api Gambir Jakarta.  Lebih lanjut Menhub menjelaskan bahwa dalam seratus hari kerja Kabinet Indonesia Bersatu jilid II ini, Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan cetak biru sistem transportasi multimoda, meletakkan dasar-dasar peningkatan keterhubungan antar wilayah, peningkatan pelayanan seperti pengoperasian pelabuhan utama selama 24 jam di transportasi laut, serta penyelesaian penggantian dan penambahan sarana kereta api di jalur-jalur tertentu.

Acara talkshow tersebut melibatkan penanggap diantaranya Akbar Faisal anggota Komisi V DPR RI serta pengamat dan pemerhati transportasi yaitu Dharmaningtyas  (Institut Studi Transportasi) dan Milatia Kusuma Moe’min (Institution for Transportatioan and Development Policy). Tidak seperti biasanya acara talkshow semacam yang diadakan di studio atau di dalam ruangan pertemuan, acara talkshow ini diselenggarakan langsung di pusat keramaian yang menjadi salah satu topik pembicaraan yaitu stasiun kereta api. Bahkan talkshow ini diawali langsung dengan peninjauan ke dalam kereta yang sedang tiba dan akan berangkat dimana Menhub secara live langsung diminta berdialog dengan penumpang untuk mengetahui respon penumpang terhadap pelayanan yang diberikan.

Secara umum penumpang yang ditemui menyatakan bahwa pelayanan sudah cukup baik, beberapa hal yang dirasa masih perlu mendapatkan perhatian adalah kebersihan toilet, juga kebesihan stasiun. Seorang penumpang mengungkapkan bahwa di masa-masa tertentu seperti angkutan lebaran ketepatan waktu perjalanan kereta api sering tidak akurat. Menhub menanggapi hal tersebut dengan serius dan bahkan meminta kepada para penumpang dan masyarakat untuk tidak segan-segan melontarkan kritik terhadap pelayanan transportasi. “Kita akan terus upayakan (pelayanan) menjadi lebih baik,” tegas Menhub kepada para penumpang yang ditemui.

Sementara itu Akbar Faisal anggota Komisi V DPR RI menyatakan bahwa pihaknya sebenarnya menginginkan masa kerja 100 hari tidak dilaksanakan semata untuk meletakkan dasar, tetapi harusnya sudah merupakan langkah lanjut untuk meningkatkan pelayanan lebih baik. “Namun saya memahami permasalahan transportasi atau perhubungan ini permasalahan lintas sektor, Kementerian Perhubungan tidak dapat (mengatasi) sendiri,” kata Akbar.  Secara khusus Akbar meminta Pemerintah menaruh perhatian terhadap penyelenggaraan angkutan massal. “Saya pengguna kereta api dari rumah ke kantor sehingga saya tahu persis kondisi angkutan kereta api ini, saya kira Pemerintah perlu percepatan soal ini (peningkatan pelayanan),” kata Akbar.

Hal senada diungkapkan Milatia Kusuma Moe’min (Institution for Transportation and Development Policy) yang menyatakan Kementerian Perhubungan tidak mungkin menyelesaikan permasalahan sendiri. “Transportasi itu trigger ekonomi, artinya semua sektor di dalam pemerintahan mempunyai kewajiban untuk mendukung agar Kementerian Perhubungan dapat memberikan pelayanan yang dikehendaki masyarakat,” ujar Milatia. Contoh dari hal ini selain transportasi jalan yang harus berkoordinasi dengan Kementerian PU dan Pemeritah Daerah Milatia menyebutkan adanya kebutuhan listrik dalam pelayanan KRL Jabodetabek yang mempunyai keterkaitan dengan ESDM. “Ada baiknya Pemerintah memiliki satu koordinasi sendiri soal transportasi ini,” jelas Milatia.

Di lain sisi pengamat transportasi Dharmaningtyas menyoroti tentang pentingnya edukasi publik. “Jika secara teknis sejauh ini penyelenggaraan transportasi terselesaikan, nampaknya dari sisi edukasi publik masih perlu mendapatkan perhatian,” kata Dharmaningtyas. Contoh kasus yang masih sering ditemui Dharmaningtyas adalah masih rendahnya kesadaran penumpang pesawat untuk tidak menggunakan handphone selama berada di dalam pesawat. “Soal edukasi publik ini jika diabaikan akan mempengaruhi kinerja pelayanan dan keselamatan,” ujar Dharmaningtyas. (BRD)
 

BIKE TO WORK BERHARAP PEMERINTAH PERHATIKAN FASILITAS JALAN BAGI PESEPEDA

(Jakarta, 1/2/2010) Ketua Komunitas Bike To Work Indonesia (B2W) Toto Sugito menyambut gembira dukungan yang diberikan oleh Menteri  Perhubungan Freddy Numberi atas Sosialisasi Keselamatan Bersepeda di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Minggu (31/01).  Toto berharap adanya imbauan dari Menteri Perhubungan untuk menyediakan fasilitas yang memadai berupa jalur khusus sepeda kepada para kepala daerah , pengguna sepeda akan meningkat setiap tahunnya.
 
Toto menyatakan, “ Sejak tahun 2004 hingga tahun ini jumlah pesepeda yang tewas sebanyak 5 orang bukan karena tidak menggunakan perlengkapan keselamatan namun karena  fasilitas yang tidak memadai di jalan raya. Dengan adanya fasilitas khusus pesepeda diharapkan jumlah pengguna sepeda dapat terus meningkat. “
 
Toto berharap tersedianya fasilitas jalur khusus sepeda dapat dilaksanakan sesegera mungkin dengan dimulai dari hal yang paling memungkinkan dan tidak menimbulkan konflik dengan pengguna jalan lain. Ia mencontohkan telah mengajukan usul kepada Walikota Jakarta Selatan untuk menggunakan jalur pejalan kaki bersama dengan pengguna sepeda  namun tetap mengutamakan pejalan kaki yang ada di sepanjang jalan Sudirman - Thamrin. Hal yang paling memungkinkan seperti pada sepanjang bantaran kali juga dapat digunakan bagi jalur sepeda sehingga tidak mengganggu pengendara kendaraan bermotor lainnya. (ARI)

DAERAH DIHIMBAU DUKUNG PEMASYARAKATAN BERSEPEDA

(Jakarta, 1/2/2010) Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengharapkan pemerintah daerah untuk mendukung permasyarakatan bersepeda. Dukungan dapat dilakukan diantaranya dengan menyiapkan jalur khusus bersepeda di daerah masing-masing. Hal tersebut sebagai salah satu upaya merealisasikan Program Langit Biru berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, yang juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

”Nanti kita akan surati para kepala daerah untuk membuat program ini. Selain membuat jalur khusus, kita akan minta juga ditetapkan hari khusus untuk bersepeda seminggu sekali seperti di Jakarta. Enam jam, dari jam 06.00 sampai jam 12.00, saya pikir cukup. Setelah itu jalan bisa dibuka lagi untuk umum. Hal ini bagus untuk mengurangi polusi di jalan raya,” ujar Menhub usai meluncurkan Komunitas Pesepeda Kementerian Perhubungan, di kantor Kementerian Perhubungan, Minggu, (31/1).

Menurut Menhub, pemerintah daerah cukup untuk menyediakan ruas jalan selebar 1,5 meter untuk jalur khusus tersebut. ”Untuk daerah-daerah yang baru berkembang, menurut saya belum telat untuk membuat jalur khusus bersepeda ini. Tetapi untuk daerah-daerah seperti Jakarta, sepertinya agak sulit. Setahun saya pikir tidak akan cukup untuk membuat semua daerah memiliki jalur khusus sepeda,” imbuh Menhub.

Beberapa daerah yang telah memiliki alur khusus pesepeda dan menjadi daerah percontohan untuk pengembangan program ”non motorized” atau kendaraan tidak bermotor, antara lain Kota Balikpapan, Kabupaten Sragen, Kota Surakarta, Kabupaten Tanah Datar, serta Kota Kudus.

Menhub menambahkan, kegiatan bersepeda merupakan suatu hal yang memiliki dampak positif dalam banyak hal. Terkait hal itu, Kementerian Perhubungan akan berusaha semaksimal mungkin memasyarakatkan kegiatan bersepeda untuk bekerja atau lebih dikenal dengan bike to work. "Kalau bisa nantinya di Kementerian Perhubungan ada hari-hari khusus untuk bersepeda ke kantor. Kita jadikan ini sebagai momentum tanggung jawab untuk turut memelihara kelestarian lingkungan hidup,” lanjutnya.

Dalam peluncuran tersebut, Kementerian Perhubungan juga menyerahkan donasi berupa 100 helm sepeda kepada komuter pesepeda yang kurang mampu. Menhub Freddy mengatakan, pemberian donasi helm sepeda ini didasarkan pada isu keselamatan dan kesehatan. "Sebagai bentuk tindak lanjut dari resolusi PBB tentang Improving Global Road Safety kepada pengguna jalan rentan, salah satunya sepeda," ujarnya.

 Usai memberikan sambutan, Menhub Freddy didampingi Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono dan para Direktur Jenderal serta stakeholders perhubungan lainnya, menyempatkan diri untuk bersepeda bersama ratusan komunitas pesepeda lain dengan rute dari Kementerian Perhubungan—Bundaran HI—Kementerian Perhubungan. (DIP)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN KOMUNITAS BIKE TO WORK SOSIALISASIKAN KESELAMATAN BERSEPEDA

(Jakarta, 28/1/2010) Menteri Perhubungan RI Freddy Numberi Minggu 31 Januari 2010 direncanakan akan melakukan kegiatan bersepeda bersama dalam rangka Sosialisasi Keselamatan Bersepeda. Kegiatan bersepeda direncanakan dilakukan dengan mengelilingi simulasi jalur sepeda sepanjang Jl. MH. Thamrin yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan 100 (seratus) helm sepeda kepada para pesepeda komuter.  Selain itu akan dilaksanakan pula penyuluhan mengenai keselamatan dan etika berlalu-lintas yang santun di jalan.

Menteri Perhubungan pada kegiatan ini akan didampingi Wakil Menteri Perhubungan, seluruh jajaran pejabat eselon I Kementerian Perhubungan,  para karyawan dari lingkungan Kementerian Perhubungan dan sekitar 300 anggota Bike to Work Indonesia.

Direncanakan Menteri Perhubungan pada kesempatan yang sama sekaligus akan meresmikan terbentuk komunitas Pesepeda Kementerian Perhubungan. Komunitas yang diberi nama HUB Cyclist ini merupakan gabungan dari 9 Direktorat dan terdiri dari ratusan karyawan pengguna sepeda. Komunitas ini dibentuk dengan tujuan untuk memberi perhatian kepada para pesepeda yang saat ini menjadi pengguna jalan minoritas dan rentan karena semakin tersingkirkan oleh kendaraan bermotor.
 
Acara ini merupakan kerjasama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan komunitas Bike to Work Indonesia serta sebuah produsen sepeda nasional.(RTZ)
 

KNKT : TERPEROSOKNYA SRIWIJAYA DI BANDARA SOETTA INSIDEN SERIUS

(Jakarta, 27/1/2010) Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengkategorikan peristiwa terperosoknya pesawat Sriwijaya Air di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Rabu (27/1) siang, sebagai insiden serius. Yaitu kategori di mana peristiwa tersebut tergolong sebagai peristiwa di mana pesawat udara mengalami kejadian yang membahayakan akibat kerusakan pada sistem hidrolik.

”Apalagi sampai pesawat keluar dari landasan,” ujar Ketua KNKT Tatang Kurniadi kepada wartawan di ruang wartawan Kementerian Perhubungan, Rabu malam. Tatang menambahkan, institusinya telah mengirimkan sejumlah investigator untuk menginvestigasi penyebab insiden tersebut. Mereka adalah Capt. Prita Wijaya dan Markus Toto Hermawan.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan menjelaskan, terkait insiden tersebut, Menhub Freddy Numberi telah memerintahkan Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti untuk mengetatkan pengawasan terhadap sistem perawatan pesawat baik berkala maupun harian. Hal tersebut disampaikan Menhub di sela rapat kerja yang dilakukan dengan Komisi V DPR di gedung dewan.

”Dirjen juga sudah mengutus inspektur dari Direktorat Kelaikan Udara dan Perawatan Pesawat Udara (DKUPPU) untuk bersama-sama investigator KNKT menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut,” jelas Bambang.
Pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ-020 tujuan Jakarta– Padang– Medan mengalami kerusakan sistem hidrolik dan terperosok saat melakukan pendaratan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Cengkareng, Banten, Rabu (27/1), pukul 13.52 WIB. Akibat peristiwa tersebut, sejumlah penerbangan dari dan menuju Soekarno-Hatta ditunda karena bandara harus ditutup hingga pukul 16.10 WIB untuk melancarkan proses evakuasi pesawat.

Menurut keterangan officer in charge Airport Duty Manager Bandara Soekarno-Hatta H. Karpul, pesawat berjenis Boeing 737-200 yang memiliki nomor registrasi PK-CJA tersebut mengalami insiden saat melakukan prosedur penerbangan kembali (Return To Base/RTB) karena kerusakan hidrolik yang dialami.

”Pesawat ini take off dari Soekarno-Hatta pukul 12.35 WIB, akan terbang sesuai rutenya, yaitu menuju Padang terus ke Medan. Tetapi, selepas take off, pesawat mengalami hydraulic failure dan pilot memutuskan untuk RTB ke Cengkareng,” jelas Karpul melalui sambungan telepon, Rabu sore.

 Selanjutnya, Karpul menambahkan, petugas di menara pengawas lalu lintas udara (air traffic controller/ATC) Bandara Soetta yang menerima informasi itu meminta pilot pesawat berpenumpang 136 orang tersebut untuk mendarat di landasan pacu (runway) 2 5 kanan.

Karena kerusakan hidrolik yang dialaminya itulah, pesawat akhirnya dipaksakan untuk mendarat tanpa bantuan roda bagian depan (nose wheel) dan akhirnya terperosok di rerumputan di sisi landasan. ”Hydraulic failure itu membuat nose wheel tidak bisa keluar. Informasi sementara tidak ada korban akibat peristiwa ini. Sampai sekarang bandara masih kita closed, karena kami masih melakukan proses evakuasi untuk menarik pesawat keluar dari landasan,” pungkas Karpul. (DIP)